Bentuk Satgas Ekspor, Pemerintah Dorong UMKM Go Global

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pembentukan satuan tugas (Satgas) Ekspor memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) Go Global dalam melakukan ekspor.

Menurut Susiwijono, satgas ekspor akan mengurusi cakupan dari masalah akses pembiayaan, pelatihan, akses ke pasar, dan lain-lain

“Sebenarnya juga program-program untuk UMKM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian sudah cukup lengkap, semisal Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ucap Susiwijono, Sabtu (18/2/2023).

Susiwijono mengatakan Menko Perekonomian yang nanti akan mengoordinasikan semua Menteri terkait dalam pembentukan Satgas Ekspor. Untuk go global, tentunya banyak UMKM yang harus berhasil menembus pasar ekspor dunia terlebih dulu.

Dukungan pemerintah untuk UMKM yang ingin go export yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pendapatan Pariwisata Nasional Tahun Ini Ditargetkan Rp 111,7 Triliun

“Terkait pelatihan untuk UMKM ekspor, selain pelatihan umum. Kami mengoordinasikan Kartu Prakerja juga, mudah-mudahan dengan terbentuknya satgas ekspor nanti akan lebih fokus mengurusnya,” kata Susiwijono.

Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap UMKM dikarenakan kontribusi sektor itu terhadap PDB telah mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional.

Sektor UMKM terus didorong oleh berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membangkitkan kembali bahkan memajukan sektor tersebut sampai bisa go global di masa mendatang, bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam global value chain.

Lebih lanjut, pemanfaatan peran Pusat Logistik Berikat (PLB) akan dimaksimalkan agar dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan pembelian barang modal/mesin, dan akses pemasaran lokal dan global.

“Dalam hal ini, kementerian keuangan telah memberikan pemberian insentif fiskal bagi PLB IKM melalui penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM),” imbuhnya.

Beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan program untuk membantu sektor UMKM ekspor tersebut.

Misalnya, Kementerian Keuangan yang memberi dukungan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembebasan PPN dan PPN impor, yang diberikan untuk IKM/UMKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor, serta klinik ekspor untuk memberikan literasi, dan edukasi ekspor bagi UMKM/IKM.